Wali Kota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe didampingi Kepala Diskominfotiksan, M Johan Iman Sitepu, Kepala Dinas PMPTSP, Hendra Gunawan, Kepala Dinas PU, Achmad Asril Asri dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Luthfi Ishak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Penanggulangan Bencana tahun 2023 yang dilaksanakan di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta. (4/3/2023).
Acara dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya, saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
“Perubahan iklim itu menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis dan Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana,” jelas Presiden.
Frekuensi bencana di Indonesia, lanjut Presiden, naik 81 persen, dari 1.945 bencana di tahun 2010 menjadi 3.544 bencana di tahun 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi serta bencana alam dan nonalam lainnya.
“Oleh sebab itu, siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik tahap prabencana, pada tahap tanggap darurat, maupun pascabencana. Semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik,” ungkap Presiden.
Presiden menekankan tahap prabencana sangat penting untuk memitigasi risiko serta meminimalisir korban dan kerugian akibat bencana.
“Kita ini masih sering sibuk di tahap tanggap darurat, pas terjadi bencana, padahal yang namanya pra bencana, tahap prabencana itu jauh lebih penting. Bagaimana menyiapkan masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk langkah-langkah antisipasi, itu harus menjadi prioritas,” katanya.
Terkait tahapan prabencana, Presiden Jokowi menekankan sejumlah hal. Pertama, yaitu sistem peringatan dini.
“Yang pertama, penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat, peringatan dini,” ujarnya.
Kedua, memberikan edukasi bencana kepada masyarakat, seperti edukasi mengenai upaya yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa bumi atau adanya potensi letusan gunung berapi.
“Mengedukasi masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat itu jauh lebih penting. Sehingga masyarakat tahu ke mana akan lari, ke mana akan berlindung,” kata Presiden.
Ketiga, Presiden menekankan mengenai tata ruang dan konstruksi. Untuk itu, Presiden meminta jajaran terkait terutama dinas pekerjaan umum daerah dan badan perencanaan pembangunan daerah untuk memperhatikan mengenai hal ini.
“Jangan sampai terjadi, karena ini selalu berulang, misalnya di Palu, ada satu desa yang atau satu kecamatan yang setiap 20 tahun, setiap 50 tahun selalu berulang gempa ada di situ, tsunami, tanah merekah selalu titiknya sama, tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ,” ujarnya.
Presiden juga meminta agar jajaran terkait memperhatikan peta kerawanan bencana dalam memberikan izin pendirian bangunan.
“Kita tuh kan sudah punya peta di mana yang terjadi erupsi gunung berapi, di mana yang sering terjadi gempa, kita tahu semuanya. Mestinya mulai diwajibkan agar masyarakat yang mendirikan bangunan itu konstruksinya diarahkan, yaitu konstruksi-konstruksi yang antigempa,” ujarnya. (*)
