Lubuklinggau, WartaSumsel.id- Menjelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk bersikap tegas dalam menindak Alat Peraga Sosialisasi (APS) dan spanduk yang masih terpasang di angkutan umum atau angkot di Kota Lubuklinggau. Hal ini diungkapkan oleh Aqil Maulidan, Founder Milenial Silampari Institut (MSI) Kota Lubuklinggau, yang juga turut berpartisipasi dalam pemantauan APS di Kota Lubuklinggau.
“Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung oleh warga negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bawaslu untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Aqil.
Aqil menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan APS di Kota Lubuklinggau dan menemukan banyak APS yang belum ditindak oleh Bawaslu, terutama yang tersebar di wilayah Kota Lubuklinggau. Padahal, masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai, sehingga pihak Bawaslu seharusnya sudah melakukan pembongkaran terhadap APS yang masih terpasang.
“Sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan KPU, masa kampanye pemilu 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Dengan diumumkannya Daftar Calon Tetap (DCT), bacaleg DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota naik status menjadi Caleg atau Calon Legislatif, yang artinya sudah menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus segera menindak APS yang masih terpasang,” lanjut Aqil.
Selain itu, Aqil juga mempertanyakan APS yang dipasang pada angkutan umum atau angkot di Kota Lubuklinggau. Menurutnya, spanduk atau one way di angkot juga merupakan bagian dari APS, sehingga seharusnya juga ditindak oleh Bawaslu.
“Bawaslu harus benar-benar independen dan tidak memihak pada salah satu calon. Bagi kami, semua yang tidak sesuai aturan harus dilakukan penindakan sebagaimana mestinya. Kami meminta kepada Bawaslu untuk segera menindak APS yang masih terpasang dan spanduk di angkot,” pungkas Aqil. (Red)
Comment