16 Nyawa Melayang, Penyidikan Kasus Bus ALS Masih Misterius

Wartasumsel.id, MURATARA – Hampir tiga bulan berlalu sejak tragedi tabrakan maut antara Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dan truk tangki BBM di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang menewaskan 16 orang. Namun, hingga kini proses penegakan hukum masih menjadi sorotan publik.

Lambannya informasi yang disampaikan kepada masyarakat sempat memunculkan berbagai pertanyaan. Keluarga korban, pemerhati hukum, hingga masyarakat luas mempertanyakan sejauh mana perkembangan penyidikan atas kecelakaan yang menjadi salah satu tragedi lalu lintas paling mematikan di Sumatera Selatan tahun ini.

Selama beberapa waktu, beredar berbagai informasi mengenai dugaan penetapan tersangka. Namun, ketiadaan pernyataan resmi dari aparat penegak hukum membuat informasi tersebut berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.

Kepastian akhirnya disampaikan Kasat Lantas Polres Musi Rawas Utara, AKP Muhamad Karim, saat dikonfirmasi Wartasumsel.id, Sabtu (1/8/2026). Ia memastikan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan dan penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Perkara kecelakaan ini sudah naik ke tahap penyidikan dan prosesnya berjalan transparan serta hati-hati. Penyidik telah memeriksa lebih dari 50 saksi, mulai dari saksi di lapangan, saksi ahli, hingga jajaran manajemen kedua belah pihak," ujarnya.

Menurut AKP Muhamad Karim, penyidik telah menetapkan Sandi Hermanto, selaku pemilik perusahaan truk tangki BBM, serta Direktur PT ALS sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Ia menjelaskan, surat panggilan resmi telah dilayangkan sebanyak dua kali kepada kedua tersangka. Namun, karena keduanya berdomisili di luar Sumatera Selatan, yakni di Medan dan Jakarta, penyidik memilih mengedepankan langkah persuasif agar mereka memenuhi panggilan secara kooperatif.

"Pemeriksaan lanjutan terhadap pihak perusahaan Bus ALS dijadwalkan pada 5 Agustus 2026, sedangkan pihak perusahaan truk tangki dijadwalkan pada 10 Agustus 2026 sesuai permintaan dari pihak yang bersangkutan," jelasnya.

Untuk menjaga akuntabilitas proses hukum, seluruh rangkaian pemeriksaan nantinya akan direkam dalam bentuk video sebagai bagian dari dokumentasi penyidikan.

Transparansi Masih Menjadi Sorotan

Meski penetapan tersangka telah diumumkan, perhatian publik belum sepenuhnya mereda. Sejumlah kalangan menilai keterbukaan informasi selama proses penyidikan masih perlu ditingkatkan agar tidak memunculkan spekulasi maupun asumsi liar yang berpotensi menyesatkan opini publik.

Keterbukaan perkembangan penyidikan dinilai penting, bukan hanya sebagai bentuk akuntabilitas aparat penegak hukum, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban yang telah lama menunggu kejelasan atas tragedi tersebut.

Di sisi lain, proses hukum juga harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Status hukum para tersangka masih akan diuji melalui proses penyidikan, pelimpahan berkas perkara, penuntutan, hingga persidangan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap secara utuh penyebab kecelakaan, menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti, serta memastikan seluruh proses berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.

Publik kini menanti langkah berikutnya. Bukan sekadar penetapan tersangka, melainkan penyelesaian perkara hingga tuntas sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh para korban dan keluarga yang ditinggalkan.(V)