Perempuan Bangsa Sumsel Gaungkan Budaya Hormati HAM, Hj. Yetti Oktarina Prana: KDRT dan Kekerasan Anak Harus Dilawan Bersama

LUBUKLINGGAU, Wartasumsel.id – Upaya membangun masyarakat yang sadar dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) terus digaungkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan. Ketua DPW Perempuan Bangsa Sumsel masa bakti 2026–2031, Hj. Yetti Oktarina Prana, bersama kader Perempuan Bangsa Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas menggelar sosialisasi implementasi P5HAM (Pengarusutamaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia) di Bendo Cafe, Kota Lubuklinggau, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat bahwa penghormatan terhadap HAM harus dimulai dari lingkungan keluarga. Perempuan dinilai memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam membangun budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam pemaparannya, Hj. Yetti Oktarina Prana menegaskan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter keluarga yang menghargai hak setiap individu. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, saling menghormati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

"Perempuan adalah agen budaya yang memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dari keluarga, kita dapat membangun generasi yang saling menghargai, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan," ujar Yetti.

Ia juga menyoroti masih tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM yang harus dicegah melalui edukasi, kepedulian sosial, dan penegakan hukum yang tegas.

"Tidak boleh ada ruang bagi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Setiap korban berhak memperoleh perlindungan, keadilan, dan pendampingan. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus berani mengambil peran dalam mencegah dan melawan setiap bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Yetti menambahkan, implementasi P5HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh perempuan, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta lingkungan yang aman, inklusif, dan menghormati hak setiap warga negara.

Melalui sosialisasi ini, DPW Perempuan Bangsa Sumsel mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan, berperikemanusiaan, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Kegiatan berlangsung penuh antusias dengan dihadiri kader Perempuan Bangsa dari Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas. Diskusi interaktif yang berlangsung turut memperkuat komitmen bersama dalam mengimplementasikan nilai-nilai P5HAM demi terwujudnya masyarakat yang sadar, peduli, dan menghormati Hak Asasi Manusia. (Vh)